ANTRIAN 3 JAM, JAWABAN 3 KATA: STOK AMAN. SAMPAI KAPAN RAKYAT DIBODOHI?
Lihat Balikpapan. Bukan sinetron, ini nyata. Antrean motor, mobil, truk mengular dari subuh sampai tengah malam. Panas, hujan, anak nangis di motor, ojek online matikan aplikasi karena bensin habis buat antre bensin. Nelayan tidak melaut, sopir angkot ngetem bukan karena nunggu penumpang tapi nunggu nozzle. Lalu warga turun ke jalan, aliansi masyarakat demo.
Apa jawaban jajaran manajemen Pertamina Patra Niaga?
Executive General Manager Regional Kalimantan, Isfahani, berdiri di depan publik dan di RDP DPRD dengan kalimat sakti yang sudah hafal di luar kepala: "Istilah kelangkaan tidak tepat, stok aman, yang terjadi hanya lonjakan permintaan masyarakat."
Luar biasa. Di saat rakyat antre seperti mau pembagian sembako bencana, pejabatnya malah sibuk main kamus. Bukan langka, katanya. Cuma permintaan naik. Jadi yang salah rakyatnya, karena kebanyakan butuh bensin.
Dan jangan kira ini cuma di Kalimantan. Ini SOP nasional. Putar kasetnya sama persis.
Di Sulawesi, GM bilang stok aman. Di Sumatera Utara, GM bilang stok aman. Di Jawa, bilangnya juga aman. Semua aman. Satu Indonesia aman. Yang tidak aman cuma satu: hidup rakyatnya.
Ini yang disebut kebohongan publik berulang. Gaslighting berjamaah. Kalau memang aman, kenapa antreannya tidak pernah aman? Kalau memang aman, kenapa SPBU harus dijaga polisi dan TNI biar tidak ricuh? Kalau aman, kenapa setiap sore warga sudah mulai panik cari SPBU yang masih buka?
Narasi "pasokan aman" yang terus diulang di tengah antrean melingkar itu bukan klarifikasi. Itu pengondisian. Itu cara halus untuk bilang: yang kalian lihat itu salah, yang kami bilang itu benar. Padahal mata rakyat tidak buta.
POIN DUA: PENGAWASAN BOBROK, KUALITAS HANCUR.
Lucunya, di balik klaim aman itu, Patra Niaga sendiri yang membuka boroknya. Mereka akui ada puluhan pelanggaran di SPBU. QR MyPertamina diakali, satu QR dipakai berulang, QR truk dipakai buat mobil pribadi, pengecer pakai jerigen, penyaluran tidak tepat sasaran.
Jadi sistem digital yang dibanggakan itu jebol. Rakyat disuruh daftar, disuruh scan, disuruh verifikasi wajah, tapi mafia QR bisa lewat. Yang disusahkan rakyat kecil, yang menikmati celahnya pemain besar.
Lalu solusinya apa? Sanksi administratif. Pembinaan. Penutupan sementara 14 hari. Setelah itu buka lagi, main lagi. Tidak ada efek jera, tidak ada transparansi siapa yang main, tidak ada audit hulu ke hilir. Pengawasan lemah, tapi kalau konferensi pers paling depan bilang stok aman.
Belum selesai di situ. Sekarang masalahnya naik level: bukan cuma dapat atau tidak, tapi LAYAK atau tidak.
Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Sumatera, keluhan sama: Pertalite sekarang beda. Tarikan berat, ngempos, brebet di RPM rendah, busi cepat mati, injektor kotor. Bengkel-bengkel ramai motor turun mesin padahal umur baru setahun. Warga menduga ada penurunan kualitas, oplosan, atau setidaknya penurunan standar mutu.
Manajemen diam. Tidak ada uji lab terbuka ke publik. Tidak ada penjelasan ilmiah. Rakyat sudah rugi waktu buat antre, rugi lagi biaya servis karena BBM yang diduga kualitasnya turun. Kalau ini BUMN pelayanan publik, di mana pelayanannya? Yang ada cuma pembelaan.
POIN TIGA: JANGAN LEMPAR KE BAWAH TERUS, YANG GAGAL ITU KEPALANYA.
Setiap ada masalah, yang jadi tumbal siapa? Operator SPBU. Pengawas SPBU. Pengusaha SPBU lokal. Seolah-olah semua salah mereka.
Padahal rantai komando jelas. Siapa yang atur kuota nasional BBM subsidi? Direksi. Siapa yang atur pola supply dari terminal ke SPBU? GM Regional. Siapa yang bangun dan jaga sistem MyPertamina? Pusat. Jadi kalau antrean terjadi di 50 SPBU sekaligus dalam satu kota, itu bukan salah 50 operator. Itu salah 1 sistem yang mengatur 50 SPBU itu.
Kegagalan tata kelola BBM subsidi dan nonsubsidi ini adalah kegagalan manajemen puncak. Titik.
Karena itu desakan warga Balikpapan itu sangat masuk akal dan harus didukung satu Indonesia: EVALUASI TOTAL.
Copot dan audit Direktur Utama Pertamina Patra Niaga dan jajaran General Manager di semua regional yang wilayahnya langka berulang. Buka audit distribusi secara terbuka, bukan audit internal yang hasilnya tidak pernah dipublikasi. Buka data kuota harian per SPBU secara real-time di aplikasi, biar rakyat bisa lihat sendiri stoknya berapa, bukan cuma disuruh percaya kata "aman". Buka hasil uji lab kualitas Pertalite di depan publik dan Libatkan Lemigas independen.
Tanpa itu, semua janji "BBM adil dan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia" hanya akan jadi brosur glossy yang ditempel di dinding SPBU, sementara rakyat di bawahnya tetap antre kepanasan.
Ingat, BBM subsidi itu bukan hadiah dari Pertamina Patra Niaga. Itu hak rakyat yang dibayar dari pajak rakyat dan uang negara. Tugas BUMN itu melayani, bukan menggurui rakyat dengan retorika stok aman.
Kalau masih gagal juga, jangan ganti narasinya. Ganti orangnya.
.jpeg)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!